Moratorium PNS dan TKI Perlukah?

30 08 2011

Mencuplik berita dan data dari detik.com, bahwa: “Jumlah PNS dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2003, jumlah PNS sekitar 3,7 juta orang, kemudian mengalami kenaikan menjadi 4,7 juta orang sampai 2011 ini. Dengan jumlah PNS yang gemuk otomatis juga menggerus anggaran belanja negara. Bahkan seratus lebih Pemda terancam bangkrut gara-gara APBD nya nyaris habis untuk belanja pegawainya”(http://www.detiknews.com/read/2011/08/25/120619/1710950/159/tidak-tegas-menyetop-pns). Kalimat yang menakutkan bukan soal dari 3,7 juta di tahun 2003 menjadi 4,7 juta di tahun 2011, kenaikan rata-rata hanya 2,66% per-tahunnya. Terlebih dibandingkan terhadap rasio pns dengan jumlah penduduk yang hanya 1,98% emang angka yg belum efektif. Yang menakutkan adalah statemen bahwa: seratus lebih pemda terancam bangkrut gara-gara untuk gaji dan belanja pegawai, ini yg sebenarnya menjadi momok atau pokok permasalahan. Kondisi tersebut, pada seratus pemda lebih, menunjukkan bahwa anggaran yang diperoleh salama ini seperti kita minum dari gelas yg sama, air yang kita tuangkan hanya cukup untuk minum saja. Padahal, semestinya dengan dana yang digunakan untuk menggaji pns tersebut harus lebih bisa menguntungkan, SDM harus juga dijadikan sistem yang produktif bagi pemda-pemda melalui pemasukan-pemasukan berbasis karya yang diciptakan oleh abdi Negara tersebut dengan memanfaatkan potensi daerah masing-masing. Atau ini karena adanya OTDA yang kebla-blasen, dimana suatu daerah hanya bisa menciptakan lapangan kerja tanpa bisa membuat keuntungan dari lapangan kerja yang dibuwat? Yang penting, ada pemekaran dan ada pemda, tanpa melihat potensi di daerah yang bisa diberdayakan melalui tangan-tangan abdi negara tersebut. Ironis memang.  Belum lagi, isyu semerbak yang beredar adalah adanya praktek-praktek kolusi dalam penerimaan cpns, tanpa mengindahkan kemampuan dan kualitas calon pegawai, jelas ini juga jadi biang kerok permasalah rendahnya SDM. Rendahnya kemampuan dan kulitas SDM akan mengindikasikan adanya “pengangguran terselubung”, pengangguran resmi, ber-pakaian dinas dan digaji melalui (sebagian besar) dari pajak-pajak. Aset daerah hanya bergantung pada penerimaan pajak inipun terkolerasi dengan kemampuan dan kualitas pns yang ada, tentunya jika kemampuan dan kualitas pns yang memadai, maka program-program yang bersifat pengoptimalaan sumber daya daerah yang digerakkan oleh sdm-nya dalam hal ini jalur birokrasi dan tata daerah yang bagus akan menyebabkan penerimaan daerah yang besar, sehingga kondisi pemda akan bangkrut bisa dihindari. Dalam detik.com, juga ditulis bahwa sebaiknya sistem penerimaan daerah di atur oleh pusat. Nah ini juga langkah yang patut dijadikan bahan pemikiran. Menurut saya alasannya adalah, bahwa dengan sistem nomor induk pegawai yang sudah “satu” dan “baku” selama ini, semua pns akan teregister di BKN. Daerah yang membutuhkan pns-nya mengusulkan ke BKN dalam bentuk proposal jumlah pns dan spesifikasi kerja apa yg diperlukan oleh pemda. Kemudian BKN akan melakukan evaluasi dan revisi jika ada hal-hal yang memang sebenarnya tidak diperlukan oleh pemda. Jika ini dilakukan, selain diperolehnya data pns di seluruh negeri secara akurat dan tervalidasi yg akan terkait dengan perhitungan keuangan daerah dan Negara, juga dihindarinya praktek-praktek kolusi dalam sistem penerimaan pns. BKN sebagai lembaga pemerintah yang mengurusi data dan administrasi pns di seluruh negeri semestinya diberikan peranan yang lebih kuat dan terkorelasi dengan Kementrian PAN.

Adalah hal yang menjadi bahan pembicaraan dan pemikiran bersama jika persoalan aparatur Negara sudah membebani anggaran yang semestinya sebagian besar dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur dan peningkatan ke-ekonomian dan kemampuan energi di daerah-daerah.  Melihat persoalan ini, nampaknya pemerintah pusat seperti kehilangan legitimasi dalam hal pengelolaan dan pengaturan aparatur nagara. Dan kesadaran bahwa kondisi ini adalah persoalan yang mesti jadi pemikiran bersama, tidak hanya pemerintah pusat atau pemerintah daerah, tapi semua elemen bangsa ini. Bayangka jika Negara mengalami kebangkrutan sebagai efek domino dari bangkrutnya pemda-pemda dan putusnya atau malah hilangnya pengaturan. Moratorium pns di daerah dan dibeberapa instansi pusat bukanlah jalan satu-satunya untuk mengurangidampak kebangkrutan pemerintahan daerah, namun perlu difikirkan metode yang jauh lebih baik dalam pengelolaan dan pengaturan seluruh aparatur Negara di pelosok negeri ini. Saatnya pemerintah pusat untuk lebih memperkuat legitimasi dan mengambil alih peranan dalam pengelolaan dan pengaturan pns diseluruh negeri. Bayangkan moratorium hanya menghentikan sesaat, penerimaan pns, yang bertujuan untuk penghematan anggaran pemda dan pemerintah hanya sesaat, dan masalah ini akan terus berulang jika belum ditemukannya metode yang lebih baik dalam manajemen kepegawaian Negara di negeri ini. Kuantitas pns tidak akan berpengaruh terhadap kinerja birokrasi jika kualitas pns tidak diperhatikan, tentunya anggaran untuk pns yang berkualitas akan lebih banyak lagi diperlukan.

Jika dibandingkan dengan moratorium TKI di luar negeri, sama-sama “penghentian”. Namun untuk konteks TKI sangatlah berbeda dengan kondisi dengan PNS, semakin tinggi kuantitas dan kualitas TKI maka semakin besar pendapatan Negara dari sector tersebut. Sedangkan PNS, pendapatan Negara dari sector aparatur Negara hampir-hampir hanya menghabiskan anggaran Negara. So, bagiamana menggeser “fungsi” PNS agar juga mampu meningkatkan penerimaan Negara seperti hanya TKI. Meskipun kita akui, persoalan TKI adalah persoalan yang lebih kompleks. Lihat tulisan saya di : https://juarsa.wordpress.com/2010/11/17/1-jiwa-indonesia-di-tanah-asing-adalah-seluruh-jiwa-bangsa/. tentang korban-korban penyiksaan hingga pembunuhan TKI di luar negeri. Mereka yang justeru mengahasilkan devisa Negara, malah perhatian dan empati dari pemerintah seperti berkurang. Sementara yang jelas-jelas memakan anggaran Negara untuk gaji dan belanjanya malah selama ini berlindung dan diperhatikan oleh pemerintah (Gaji 13, kenaikan 10-15% per-tahun) dan fasilitas2 lain yang resmi diberikan maupun yang tidak resmi digunakan oleh para PNS yang notabene semua dibiayai dari pembayar pajak negeri ini. Bayangkan saja, ternyata jumlah penerimaan nagara kedua terbesar setelah migas adalah TKI. Tahun 2009 saja devisa TKI melalui pengiriman remitansi ke Tanah Air mencapai US$ 6,617 miliar (sumber: http://www.fahmina.or.id/artikel-a-berita/berita/845-tki-sumbang-devisa-negara-terbesar-kedua-setelah-migas-.html), hal ini setara dengan  59,49 trilyun rupiah (kurs dollar Rp.9000,-). Bandingkan dengan dana untuk penangulangan TKI yang hanya 101 milyar rupiah (sumber: http://bisnis.vivanews.com/news/read/228318-dana-tki-tersebar-di-berbagai-negara). Hanya 0,00017% saja dana disediakan pemerintah untuk penanggulangan dan penangana TKI bermasalam dibandingkan dengan devisa yang mereka bawa untuk negeri ini. Sementara anggaran pemerintah untuk anggaran belanja pegawai pada tahun 2011 melonjak lebih dari dua kali lipat dari tahun 2006 menjadi 182,9 triliun rupiah atau 2,5% terhadap PDB (sumber: http://headlines.vivanews.com/news/read/242983-moratorium-pns–cara-negara-hemat-anggaran). Logika kasar saya bila pemerintah memodalkan 101 milyar rupiah dan melalui TKI pemerintah mendapat 59,49 trilyun rupiah maka untuk PNS seharunya dengan modal 182,9 triliun rupiah maka pendapatan pemerintah bisa menjadi 1.077 trilyun rupiah (mendekati  anggaran Negara total). Taroklah ada factor pengurang sekian persen, kan kalau saja pendapatan Negara bisa diperoleh 2 kali saja dibandingkan yang dikeluarkan untuk belanja pegawai maka persoalan anggaran untuk PNS bukan masalah. Jika bisa diperdayakan terus kondisi tersebut, maka rasio jumlah PNS dengan jumlah penduduk bisa dibuwat idealisasi, dan moratorium bukanlah hal yang perlu dipertimbangkan untuk menghemat anggaran. Demikian juga pada sector TKI, moratorium juga bukan hal yang perlu dipertimbangkan jika anggaran untuk perlindungan, pengelolaan dan pelayaan TKI diseluruh negeri bisa ditingkatkan, selain factor kuncinya adalah bargening atau sosok Negara di Negara luar dimana para TKI bekerja diperkuat. Tokh, pada dasarnya Negara-negara luar tersebut membutuhkan TKI dari kita. Selain peningkatan kualitas TKI juga diperlukan agar mereka tidak sia-sia bekerja di luar negeri.

Ulasan saya adalah, moratorium baik untuk PNS dan TKI hanyalah keputusan yang sesaat dan jika pengaturan dan pengelolaan baik untuk PNS dan TKI tidak dilakukan, maka masalah ini akan terus-terusan muncul dna menjadi duri dalam daging. Selain kedaulatan bangsa (TKI) yang terganggu secara eksternal, juga kedaulatan pemerintah (PNS & TKI) bisa turun karena masalah anggaran yang tidak pernah mencukupi untuk PNS dan terhentinya devisa dari TKI.

Sumber gambar:

  1. http://birokrasi.kompasiana.com/2010/06/16/pengangkatan-100000-pns-baru-dan-idiom-804/
  2. http://headline.lensaindonesia.com/2011/08/08/sesuai-skb-tiga-menteri-pns-diberi-libur-lebaran-selama-7-hari.html
  3. http://bolmutpost.info/2011/08/tahun-ini-sulut-targetkan-kirim-800-tki/
  4. http://www.beritabatavia.com/berita-8410–tki-di-malaysia-dipungli-agen-pendataan–.html

Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: